Pers merupakan media komunikasi yang memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Bentuk media komunikasi tersebut adalah elektronik dan cetak. SPI berkembang pasca Orde Baru untuk menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari informasi yang sesuai dengan etika dan moralitas masyarakat. Di satu sisi, ini merupakan pembebasan pers yang mengutamakan etika yang berkembang di masyarakat. Di sisi lain, SPI menjadi alat kritik yang berlebihan dan tidak sesuai dengan etika terhadap pemerintahan pasca Orde Baru.
Berdasarkan konteks di atas, maka pertanyaan mayornya adalah bagaimana perkembangan SPI? Kemudian pertanyaan minornya adalah siapakah yang memengaruhi SPI? Di manakah Posisi SPI? Apakah yang menjadi landasan SPI?
Tumbangnya rezim Orde Baru menandai awal perubahan SPI. SPI mengalami perkembangan, yang sebelumnya pers dikuasai penuh oleh pemerintah, namun sejak Orde Baru runtuh pemerintah menjamin penuh kebebasan pers namun sesuai dengan koridor-koridor yang ditentukan. Koridor yang ditentukan berdasarkan tanggung jawab pers dalam pemberitaan. Namun kadang kala ada pers yang berlebihan dalam pemberitaan yang sifatnya menjatuhkan dan tidak sesuai dengan fakta. Hal ini bertentangan dengan UU pokok pers yang mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat kontruktif. Jelasnya, SPI pasca Orde Baru harus bertanggung jawab.
Teori yang digunakan adalah teori tanggung jawab sosial (social responsibility). Ini menjelaskan bahwa sebebas-bebasnya pers harus bisa bertanggung jawab kepada masyarakat tentang apa yang diaktualisasikan. Berbagai aktualisasi pers pada akhirnya harus disesuaikan dengan moral dan etika masyarakat. Disamping itu, ini sebagai kontrol dari kebebasan mutlak. Jelasnya, pers lebih menekankan pada kepentingan umum (Nurudin; 2004: 75).
SPI membuat masyarakat bebas mengeluarkan aspirasinya pasca Orde Baru. Begitu juga sebagai protes terhadap kebebasan mutlak dari libertarian yang mengakibatkan kemerosotan moral masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara-cara demokratis tetapi bertanggung jawab. Salah satunya dengan memberitakan korupsi yang dilakukan pemerintah sesuai fakta yang akurat. Penekanan tanggung jawab sosial dianggap penting. Jelasnya, negara adalah masyarakat (Nurudin; 2004: 74).
SPI dipengaruhi oleh nilai, filsafat dan ideologi suatu negara. Hal ini disebabkan karena latar belakang sosial politiknya. Bila diamati, posisi SPI berada pada sistem pers tanggung jawab sosial. Dimana pemberitaan harus bisa dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Landasan SPI adalah pancasila. Sebagai contoh pers dianggap tidak bertanggung jawab pada masyarakat, bila ikut menyebarkan ajaran komunis kepada masyarakat (Nurudin; 2004: 71-76).
SPI sebenarnya memberikan kebebasan terhadap masyarakat. Untuk mengaspirasikan pendapatnya. Kemudian juga dilihat dari banyaknya media massa yang melayangkan kritik terhadap pemerintah. Namun setiap kebebasan perlu adanya batasan dan tanggung jawab. Hal ini supaya moral dan etika masyarakat tetap terjaga.
Keywords: SPI, tanggung jawab sosial, moral, aspirasi, dan Orde Baru.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar